Antonius Ketut

Restrukturisasi Kredit Manfaat dan Kendala yang dihadapi Bagi dan oleh Perbankan

Pandangan Umum

Sudah menjadi suatu kesepakatan dan kesepahaman bagi industri perbankan bahwa kelangsungan usaha bank antara lain tergantung dari kemampuan dan efektifitas bank dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian.

Untuk itu dalam rangka mengelola risiko kredit dan untuk meminimalkan potensi kerugian, bank wajib menjaga kualitas aktiva dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva, dimana kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva perlu diberlakukan terhadap baik aktiva produktif maupun aktiva non produktif.

Bank Indonesia selaku banking regulator mendefinisikan Aktiva Produktif sebagai suatu penyediaan dana oleh perbankan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Sedangkan untuk Aktiva Non Produktif Bank Indonesia mendefinisikan sebagai aset Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (abandoned property), rekening antar kantor dan suspense account.

Selanjutnya Bank Indonesia selaku regulator juga mengamanatkan bahwa dalam rangka mendorong pergerakan sektor riil, diperlukan peran yang lebih besar dari perbankan melalui pembiayaan kepada dunia usaha.

Namun demikian dalam melaksanakan pembiayaan dimaksud, bank harus tetap mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian yaitu dengan menjaga kualitas aktiva dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva yang memadai.

Untuk melakukan penilaian atas kualitas aktiva bank dalam rangka mendorong pergerakan sektor riil, Bank Indonesia akan melakukannya dengan mempertimbangkan berbagai hal seprti sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum, dan peringkat komposit tingkat kesehatan bank;

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.

Secara khusus untuk menghadapi dampak krisis keuangan global dan dalam rangka tetap mendorong pergerakan sektor riil, diperlukan peran yang lebih besar dari perbankan melalui pembiayaan kepada dunia usaha. Namun demikian untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembiayaan pada kondisi krisis Bank perlu meningkatkan efisiensi dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang memadai dan menetapkan kebijakan restrukturisasi kredit yang tepat atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Dengan demikian tujuan perbankan untuk mengoptimalkan aktiva produktif dalam rangka bertujuan untuk memperoleh penghasilan dengan meminimalkan potensi kerugian dapat tercapai, sementara amanat Bank Indonesia selaku regulator yaitu mendorong perbankan sebagai lokomotif penggerak sektor riil juga tercapai.

Kendala Restrukturisasi Kredit

Program restrukturisasi kredit bagi Bank Umum Non BUMN dan BUMD sudah jelas dan dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dimana antara lain ditegaskan bahwa Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit; dan
  2. Debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Mengingat bahwa Bank Indonesia melarang perbankan melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

  1. Penurunan penggolongan kualitas Kredit;
  2. Peningkatan pembentukan Pencadangan Penghapusan Aktiva; atau
  3. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Berbeda dengan Bank-Bank BUMN (dan BUMD), ketidakpastian hukum tampaknya menjadi kendala restrukturisasi kredit bermasalah bank-bank badan usaha milik negara dan daerah. Sebagaimana telah banyak dibahas dalam diskusi, seminar dan pandangan para pakar ekonomi Negara ini, upaya restrukturisasi NPL ini terhalang oleh inkonsistensi berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada, salah satunya mengenai definisi “kekayaan negara yang dipisahkan”.

Mari kita bersama telaah isi dan jiwa dari beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada.

  1. Menunjuk Undang-Undang No 19/2003 tentang BUMN pasal 1 Butir 1, yang layak disebut “kekayaan negara yang dipisahkan” adalah modal BUMN. Hal tersebut sesuai pasal 4 UU 19/2003 tentang BUMN yang berbunyi “Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.
  2. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah selaku pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambilnya (hal ini juga berlaku bagi BUMD, dimana pemegang sahamnya ada pemerintah daerah). Dengan demikian piutang bank BUMN atau bank BUMD bukan merupakan piutang negara karena merupakan sumber modal dan aset di luar pemerintah (yang disebut dalam pasal UU No.19/2003 merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Sehingga seharusnya penyelesaian Non Performing Loan (NPL) salah satunya melalui Restrukturisasi Kredit cukup diputuskan oleh manajemen bank BUMN/BUMD dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau kewenangan yang melekat pada manajemen bank tersebut.
  3. Penerbitan PP No.33/2006 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara dan Keputusan Menkeu – PMK No 87/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan tersebut pada dasarnya memberi kewenangan pada bank BUMN untuk menangani NPL sesuai mekanisme korporasi.

Idealnya dengan bekal berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri tersebut diatas bank BUMD/BUMD dapat melakukan proses restrukturisasi kreditnya, namun hal tersebut belum dilakukan karena masih dibayangi ketakutan jika restrukturisasi yang dilakukan dianggap melanggar hukum dan manajemen dianggap telah melakukan tindakan pidana.

Hal tersebut diakibatkan adanya satu Undang-Undang yang membatasi kewenangan yang diberikan oleh PP dan Keputusan Menteri Keuangan atau PBI, yaitu : Undang-Undang No 1/2004, tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 butir 6 dan 7 yang bunyinya “Piutang negara / daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat / daerah dan/atau hak pemerintah pusat / daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah“.

Dengan demikian, dividen yang akan diterima pemerintah merupakan piutang negara. Piutang BUMN bisa dianggap piutang negara karena memengaruhi besarnya dividen. Karena itu, penyelesaian NPL harus mengikuti ketentuan Bab V dari UU 1/2004, tentang pengelolaan piutang dan utang yang antara lain mengatur bahwa penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

Kondisi ini penuh ketidakjelasan, mengingat bank BUMN / BUMD sebagai institusi Perbankan, juga harus taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh regulator (Bank Indonesia ) melalui PBI tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, khususnya BAB VI Restrukturisasi Kredit.

Untuk mengatasi ‘inkonsistensi ‘berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada sebagaimana telaahan / pembahasan diatas, pernah terdengar rencana bahwa pemerintah akan merevisi keberadaan PP tersebut, namun persoalannya, karena PP berkedudukan di bawah UU, dia tidak bisa menentukan mana UU yang berlaku dan mana yang tidak. Karena itu sebagian kalangan sangsi apakah revisi PP bisa memberikan jaminan hukum. Padahal jaminan hukum mutlak dibutuhkan oleh manajemen bank BUMN dan BUMD, karena hal ini akan menjadi dilema bagi manajemen Bank BUMN/BUMD dalam pelaksanaan program restrukturisasi, dimana selaku perseroan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat / daerah dalam operasionalnya harus mengacu pada undang-undang dan PP yang ada, namun sebagai institusi perbankan mereka juga tidak bisa meninggalkan arahan yang telah diberikan oleh regulator perbankan (Bank Indonesia). Untuk itu diperlukan adanya kesamaan pandang antara aparat hukum dan pengawas (BPK, Kejaksaan dan Kepolisian) mengenai UU dan PP/PBI yang ada. Selain itu juga perlu ada keputusan formal di masing-masing instansi itu supaya aparat di bawahnya mengerti dan tidak membuat penafsiran masing-masing.

———————————————-

Antonius Ketut D.SH,MH

Praktisi Perbankan

Sumber : PBI, UU, PP, penelaahan penyusun

Mei 2009


“DISCLAIMER : Semua tulisan, artikel, informasi dan gambar yang ada pada blog ini merupakan pendapat pribadi Antonius Ketut Dwirianto selaku pemiliki akun/blog dan tidak dimaksudkan untuk menduplikasi karya pihak lain, mengaburkan data dan informasi, memberikan informasi dan keterangan palsu atau  menyimpang serta memiliki maksud-maksud yang melanggar kode etik dan hukum”

Leave a Replay

About Me

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial